KELEMAHAN KPK (BI-10-10-12)

Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bambang Widjojanto mengatakan kelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terletak pada penegakan hukum. Untuk sistem pembangun, ia menilai kapastitas mereka sudah cukup. 

Menurut Bambang, kelemahan tersebut karena dari empat orang itu, tiga orang di antaranya bukan berlatar belakang hukum. Pimpinan KPK dari kepolisian, menurut Bambang, pengalamannya di bidang antikorupsi masih terbatas. 

Satu lainnya berasal dari birokrorat yang masih dipertanyakan independensi penegakan hukumnya. “Dia punya tidak kemampuan idependensi terhadap aparatur penegak hukum lainnya. Kalau tidak punya nantinya akan kesulitan untuk berhadapan dengan instansi penegak hukum lainnya,” ujarnya.

Bambang mengatakan keberhasilan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia akan ditentukan oleh banyak faktor. 

Bambang yang ditemui usai diskusi publik tentang “Implementasi Good Governance” di kantor PP Muhammadiyah mengatakan peluang keberhasilan Komisi ini ditentukan hal-hal seperti adanya soliditas anggota KPK sendiri, adanya integritas dan kompetensi anggota, serta upaya membangun blue print gerakan antikorupsi. 

Selain itu, menurut Bambang, juga adanya dorongan dan kontrol masyarakat terhadap lembaga ini. Juga yang tak kalah penting adanya dukungan finansial bagi keberlangsungan kinerja lembaga ini.

Melihat kondisi korupsi di Indonesia saat ini, Bambang menyarankan yang harus dilakukan pertama oleh Komisi ini adalah membangun kepercayaan publik sampai publik antusias dan bersama-sama KPK mendorong gerakan antikorupsi. 

“Strategi intervensinya, bagaimana bisa membangun kepercayaan publik mereka harus cari,” kata mantan calon anggota KPK ini.

Selain itu, kata Bambang, mereka juga harus melakukan kombinasi antara pencegahan korupsi dengan penegakan hukumnya. Mereka juga harus bisa mencari kasus yang memiliki probabilitas tinggi untuk dimenangkan. “Dengan demikian mereka bisa membangun kepercayaan publik,” tuturnya.

Bambang menjelaskan, dalam komisi itu nantinya akan ada tiga struktur, yakni pengawas, pimpinan KPK, dan ada staf. 

Masalah pertama yang harus dihadapi, kata Bambang, adalah masalah rekrutmen. Rekrutmen tersebut, katanya, harus betul-betul profesional dan bisa menghasilkan orang-orang yang memiliki integritas. 

Kedua, lanjut Bambang, untuk peningkatan kapasitas building-nya, harus dibentuk standar operasional prosedur untuk menindaklanjuti dan mengelaborasi lebih jauh ketentuan-ketentuan perundang-undangan antikorupsi yang ada. 

Setelah itu yang juga musti didorong, kata dia, adalah membuat kampanye-kampanye antikorupsi dan melakukan pendidikan antikorupsi. Selain itu juga membuat program-program lain yang ditopang partisipasi publik, karena ini juga merupakan tugas dan kewenangan Komisi KPK.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s